Nilai tukar rupiah yang kerap tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa waktu terakhir ternyata tidak berdampak signifikan terhadap total utang pemerintah Indonesia.
Pasalnya, mayoritas utang pemerintah didominasi oleh denominasi rupiah, bukan valuta asing (valas).
Komposisi Utang Pemerintah: Mayoritas dalam Rupiah
Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan per akhir Kuartal II/2025 (Juni 2025), total utang pemerintah mencapai Rp9.138,05 triliun.
Dari jumlah tersebut:
- Rp6.554,95 triliun dalam bentuk rupiah,
- Rp1.755,30 triliun dalam dolar AS,
- Rp283,19 triliun dalam yen Jepang,
- Rp519,49 triliun dalam euro, dan
- Rp25,11 triliun dalam mata uang lainnya.
Dengan struktur ini, Indonesia memiliki basis pembiayaan yang relatif aman terhadap fluktuasi nilai tukar.
Hanya 28,3% Utang dalam Valas
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa proporsi utang dalam valas hanya 28,3% dari total utang pemerintah.
Angka tersebut menurun dari 28,7% pada 2024, dan jauh lebih rendah dibandingkan 33,5% pada 2020.
“Kalau kita utangnya banyak dalam foreign currency, tentu kita akan terekspos dengan pergerakan kurs,” jelas Suminto dalam taklimat media di Bogor, Senin (13/10/2025).
Penurunan eksposur ini menunjukkan arah kebijakan pengelolaan risiko kurs yang semakin hati-hati dan adaptif terhadap tekanan global.
Proporsi Rupiah Naik, Dolar AS Menurun
Komposisi utang rupiah terus meningkat menjadi 71,73% per Juni 2025, naik dari 71,39% pada 2024.
Sementara utang berdenominasi dolar AS menurun menjadi 19,21%, dari 20,45% pada periode sebelumnya.
Khusus untuk yen Jepang, porsinya naik sedikit menjadi 3,10%, sementara euro juga meningkat menjadi 5,68%.
Adapun utang dalam mata uang lain hanya 0,27%, sedikit turun dari 0,30% tahun lalu.
Perubahan ini menunjukkan diversifikasi mata uang yang sehat, sehingga Indonesia tidak terlalu tergantung pada satu jenis mata uang asing.
Pemerintah Klaim Komposisi Utang Kini Lebih Tahan Tekanan Kurs
Menurut Suminto, struktur utang saat ini lebih stabil dan terlindung dari gejolak nilai tukar rupiah.
Selain itu, total utang pemerintah per Juni 2025 juga menurun dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar Rp9.177,48 triliun, menandakan pengelolaan fiskal yang lebih disiplin.
“Kalau rupiah terdepresiasi, kewajiban kita dalam dolar AS secara agregat akan tetap terkelola dengan baik, karena eksposur terhadap pergerakan valas hanya 28%,” tegasnya.
Dengan komposisi tersebut, risiko pembengkakan pembayaran utang akibat pelemahan rupiah relatif kecil.
Implikasi bagi Pasar Keuangan dan Strategi Investasi
Bagi investor, pernyataan ini membawa sinyal positif:
- Risiko fiskal Indonesia menurun, memperkuat persepsi stabilitas keuangan nasional.
- Rupiah berpotensi lebih stabil karena tidak ada tekanan besar dari sisi pembayaran utang luar negeri.
- Investor obligasi dapat melihat peluang pada Surat Berharga Negara (SBN) rupiah yang kini memiliki profil risiko lebih rendah terhadap gejolak global.
Di tengah ketidakpastian global dan potensi penguatan dolar AS, struktur utang berbasis rupiah ini menjadi perisai penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia.
Kesimpulan: Utang Terkelola, Risiko Kurs Terkendali
Dengan penurunan porsi utang valas dan peningkatan utang domestik, Indonesia menunjukkan langkah konkret dalam menjaga ketahanan fiskal nasional.
Kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas rupiah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar global.
Sumber: CNBC Indonesia
PT Rifan Financindo Berjangka – Kvn
